MK Pertimbangkan Dugaan Pelanggaran, Penyalahgunaan Wewenang Bawaslu Labuhanbatu Menerbitkan Himbauan ke KPU

MK Pertimbangkan Dugaan Pelanggaran, Penyalahgunaan Wewenang Bawaslu Labuhanbatu Menerbitkan Himbauan ke KPU

LABUHANBATU -  Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Enny Nurbaningsih akan mempertimbangkan segala sesuatu-nya dalam persidangan ini dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan , kelalaian, pembiaran, pelanggaran kode etik Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Labuhanbatu sangat berani menerbitkan surat Nomor; 0034/K-SU-07/PM.00.02/04/ 2021, Sifat: Segera, Perihal: HIMBAUAN, kepada Yth : Ketua KPU Labuhanbatu, pada tanggal 30 April 2021.

Mahkamah Konstitusi (MK) sidang Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dengan Nomor Perkara yang teregistrasi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021. Majalis Hakim MK Prof Enny Nurbaningsih memberikan kesempatan kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT dan Faisal Amri Siregar, ST Nomor Urut 3 untuk mengklarifikasi surat Himbaun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Jakarta, Jum’at (21/5/2021).


Kuasa Hukum ASRI Nomor Urut 3 Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc minta klarifikasi apa betul Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pernah menulis surat kepada KPU, yang meminta KPU untuk segera sidang penetapan pasangan calon terpilih dan meskipun mengetahui bahwa adanya permohonan sidang diajukan ke MK. Apakah betul pernah Bawaslu menerbitkan surat seperti itu ?


Usai itu, Hakim MK Prof Enny Nurbaningsih minta Bawaslu mempersilahkan memberikan tanggapan saja sebentar, nanti kami akan mempertimbangkan segala sesuatu-nya dalam persidangan ini

Bawaslu menjawab, Benar Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerbitkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 30 Mei 2021. 


Senada dengan itu, Majelis Hakim MK Prof Saldi Isra menanyakan, Apa benar surat himbauan ? kenapa Bawaslu mengeluarkan surat himbauan dan apa dasarnya ?

Bawaslu menjawab, Iya dan benar surat himbauan Yang Mulia. Namun yang bisa menjelaskan secara detilnya surat himbauan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Yang Mulia. 


Selang beberapa menit, Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Makmur, SE dengan suara gugup dan terputus-putus menjawab melaiui daring, Bahwa terkait surat himbauan yang kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Yang Mulai. Bahwa pada intinya kami belum menerima atau mengetahui secara resmi adanya gugatan ke MK. Namun dibalik ini juga telah dilaporkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Laporan tersebut dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran.

Jawaban ada kejanggalan dan jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan kenapa Bawaslu mengeluarkan surat himbauan dan apa dasarnya?. Majelis Hakim MK Prof Saldi Isra sepontan suara nada kesal minta Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu segera serahkan sekarang juga surat himbauan ke Majelis Hakim MK.


Pada sidang itu Majelis Hakim MK Prof Saldi Isra menanyakan langsung kepada Anggota Bawaslu R.I Pak Rahmad Bagja yang hadir secara virtual apakah Bawaslu R.I melakukan supervisi kah ke bawah, hal himbauan - himbauan seperti itu. Atau jangan - jangan ada diberikan kewewenangan seperti itu dan apakah surat himbauan yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ke KPU Kabupaten Labuhanbatu  merupakan hal yang wajar?

Menjawab pertanyaan itu, Anggota Bawaslu R.I Rahmad Bagja mengatakan, Kami baru mengetahui ada surat himbauan saat persidangan hari Jum’at tanggal 21 Maret 2021 ini di MK Yang Mulia. Bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Jika ada permohonan atau gugatan yang diajukan oleh pasangan calon ke MK. Seharusnya tidak ada surat himbauan sebagaimana dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

“Seharusnya tidak ada surat himbauan seperti itu ya ? Jadi tugasnya Bawaslu R.I Pak Rahmad Bagja menanyakan ke bawahannya, kenapa KPU Kabupaten Labuhanbatu berani melakukan tindakkan menerbitkan Surat Nomor; 0034/K-SU-07/PM.00.02/04/2021, Sifat: Segera, Perihal: HIMBAUAN, kepada Yth : Ketua KPU Labuhanbatu trttanggal 30 April 2021 ini. Nanti segala sesuatunya akan kami pertimbangkan, ” ucap Majelis Hakim MK Prof Saldi Isra 


Sebelumnya, Dr. Surya Perdana, SH, MHum Dosen fakultas Hukum dan Dosen Pascasarjana Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengatakan, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara 58/PHP.GUB-XIX/2021.

“Dalam pelaksanaannya PSU yang dilaksanakan 9 TPS diantaranya TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan, TPS 009 dan TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Rantau Utara, TPS 003 Desa Pangkatan Kec. Pangkatan dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama Kec. Bilah Hilir pada 24 April 2021 melanggar surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu, ” Ujarnya Akademis Pakar Hukum Dr. Surya Perdana, SH, MHum kepada tim wartawan, Jumat (21/5/2021). 

Pelanggaran dimaksud lanjut Surya perdana diatur pada angka 1 huruf d poin 3) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 2), Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan PSU di 9 (sembilan) TPS, antara lain: a) Pemilih dalam DPT yang memilih di 9 TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 hurup a pada tanggal 9 Desember 2020. dan apabila terdapat pemilih dalam DPT sebagaimana tersebut pada angka 2) yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada tanggal 9 Desember 2020, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksaan PSU di TPS asal.

Dan dipertegas pada poin 2 hurup a.KPU Kabupaten Labuhanbatu memerintahkan KPPS untuk menuliskan pemilih yang berhak berdasarkan hasil pencermatan data pemilih sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 3) pada formulir model C.Pemberitahuan ulang-KWK. “Artinya bahwa perintah KPU ini bersifat wajib untuk dilaksanan, dimana pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 tidak berhak untuk diberikan form model C dan ikut memilih pada pelaksanaan PSU, ” tegas mantan Ketua KPU Sumut tahun 2013 ini.

Tetapi pada pelaksanaan PSU kita temukan fakta bahwa pemilih dalam DPT, DPTb dan DPPh pada 9 Desember 2020 semua diberikan hak memilih pada pelaksanaan PSU. “Hal ini jelas mencedari prinsip demokrasi dalam pelaksanaan PSU dan harus Batal demi Hukum dan dapat dibatalkan hukum” terang Surya.

Junaidi

Junaidi

Previous Article

Babinsa Kodim 0209/LB Bopong Warakauri Lanjut...

Next Article

Destinasi Religi Makam Syeikh Mahmud Papan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Siswandi

Subhan Riyadi

Subhan Riyadi

Postingan Bulan ini: 57

Postingan Tahun ini: 348

Registered: Jan 23, 2021

Aleks Waine

Aleks Waine

Postingan Bulan ini: 20

Postingan Tahun ini: 45

Registered: Feb 26, 2021

Yudi Hutriwinata

Yudi Hutriwinata

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 74

Registered: Mar 31, 2021

Junaidi

Junaidi

Postingan Bulan ini: 8

Postingan Tahun ini: 138

Registered: Jan 24, 2021

Profle

Junaidi

Dandim Nabire: Saya Malu Ada Oknum TNI Yang Terlibat Dalam Masalah Ini
Gerbong Mutasi Pejabat Utama Polres Luwu Utara Kembali Bergulir. Ini Daftar Lengkapnya
Rumahnya Dilalui Pekerjaan Tanggul Sungai Masamba, Warga Lombok Harap Kompensasi
10 Hari Meninggalkan Rumah Sarun Ditemukan MD di Tengah Sawah

Follow Us

Recommended Posts

Masyarakat Tionghoa Labuhanbatu Bantu Warga Kurang Mampu Melalui Kodim 0209/LB
Sutarni Putra Asli Pasaman Peduli Kampung Halaman
Personel Koramil 07/AKB Bantu Perbaiki Jembatan Rambin Yang Putus Di Desa Silumajang Labura
Mobil Patroli Polsek Tuntungan Berada di Lokasi Judi
Lakukan Pungli, Kepala Desa Dianggap Tutup Mata oleh Sekdesnya