KPU Dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Di PSU Jilid II Harus Profesional Dan Netral

KPU Dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Di PSU Jilid II Harus Profesional Dan Netral
Gambar: Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, Wahyudi Ketua KPU Labuhanbatu dan Makmur Munthe Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu

LABUHANBATU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Labuhanbatu selaku penyelenggara Pilkada Labuhanbatu akan penggelar PSU (Pemungutan Suara Ulang) Jilid II di dua Tempat Pemungutan Suara yakni di TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara pada 19 Juni 2021 yang akan datang. Minggu (13/6/2021).

Terkait pelaksanaan PSU jilid II kali ini, masyarakat (Publik) berharap terhadap KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Labuhanbatu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak lagi melampaui kewenangan serta tidak menyalahgunakan fungsi dan jabatannya untuk menguntungkan salah satu Paslon yang berkompetisi didalam Pilkada Labuhanbatu pasca PSU jilid I 24 April 2021 lalu agar tidak terkesan menghambur-hamburkan uang negara yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu.

KPU Labuhanbatu pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi sebelumnya terungkap telah melakukan pelanggaran administrasi sehingga menyebabkan terjadi pemungutan suara ulang hingga dua kali di 24 April 2021 lalu, serta 19 Juni 2021 yang akan datang, sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan KPU.

Sementara itu, Bawaslu Labuhanbatu dalam sidang perkara PHP di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 terbukti telah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan kepada KPU Labuhanbatu untuk pelaksanaan program, jadwal penetapan calon Bupati Labuhanbatu terpilih pasca PSU jilid I 24 April 2021.

Penyelenggaraan PSU jilid II yang akan diselenggarakan pada 19 Juni 2021 mendatang, KPU Labuhanbatu di dua (2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan menghabiskan uang bersumber dari APBD sebesar Rp. 635.000.000, - (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari sisa anggaran PSU jilid I senilai Rp. 800.000.000, - (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid I, 24 April 2021 lalu di sembilan (9) TPS, KPU Daerah Kabupaten Labuhanbatu sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000, - (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu pada  9 Desember 2020 lalu di seribu enam puluh satu (1.061)TPS , KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 28.000.000.000, - (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah)

Sebelumnya, Berdasar perkara nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perselisihan hasil pemilihan bupati Labuhanbatu, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS).

“Yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, ” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (3/6/2021).

Perintah PSU ini menjadi yang kali kedua setelah MK menjatuhkan putusan PSU pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) pertama. Pada saat itu, MK memerintahkan KPU Labuhanbatu melaksanakan PSU di sembilan TPS yang tersebar di empat kecamatan yaitu kecamatan rantau utara 2 TPS, rantau selatan 4 TPS, pangkatan 1 TPS dan bilah hilir 1 TPS.

Hasil PSU Labuhanbatu yang digelar pada 28 April 2021 tersebut kemudian digugat oleh pasangan calon nomor urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar.

Keduanya menunjuk Yusril Ihza Mahendra dan kawan advokatnya menjadi kuasa hukum untuk melawan KPU Labuhanbatu dengan menggugat hasil pilkada pasca-PSU ke MK.

Menanggapi hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pihaknya meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbtu harus benar-benar menerapkan asas jurdil, cermat, dan hati-hati dalam menyelenggarakan PSU kedua ini.

“Sebagai lawyers dari paslon no 3 kami betul-betul meminta KPU dan Bawaslu di Kabupaten Labuhanbatu harus benar-benar menerapkan asas jurdil, cermat dan hati-hati dalam menyelenggarakan PSU kedua ini. KPU Pusat dan Bawaslu juga harus bersikap sama, ” kata Pakar Hukum Tata Negara.

Yusril menjelaskan, dari sidang MK yang kedua terungkap bahwa KPU tidak netral dan memihak kepada salah satu paslon. Selain itu pelanggaran-pelanggaran terjadi seperti pemilihan yang pertama.

“Dari sidang MK yang kedua yang lalu terungkap bahwa KPU tidak netral dan memihak salah satu paslon. Pelanggaran-pelanggaran terus terjadi seperti pemilihan yang pertama, ” jelas mantan Menteri Hukum dan Ham itu.

Sebab tegas Yusril, pihak KPU Labuhanbatu sebenarnya telah mengetahui bahwa hasil PSU pertama ditolak oleh kliennya Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar, namun kata dia, KPU tetap ngotot untuk selenggarakan rapat pleno penetapan pemenang.

“Sudah tahu hasil PSU ditolak paslon 3 dan sudah didaftarkan di MK, KPU Labuhanbatu ngotot lakukan pleno tetapkan paslon pemenang. Kami surati mereka, tapi mereka tidak gubris. KPU Pusat juga sama. Bukannya mengawasi KPU setempat, malah mengimbau KPU Labuhanbatu untuk segera tetapkan paslon pemenang. Semua ini terungkap di MK dalam sidang online yang bisa disaksikan siapa saja, ” tegasnya.

Untuk itu dia harapkan, dalam pelaksanaan PSU kedua di Labuhanbatu ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.

“PSU kedua di Labuhanbatu ini benar-benar merupakan ujian moralitas bukan saja bagi KPU dan Bawaslu, tetapi juga kepada kedua paslon. Laksanakanlah Pilkada ini dengan jujur dan obyektif. Kalau sudah dilaksanakan seperti itu, apapun hasilnya harus diterima oleh kedua paslon, ” harap pemilik Ihza & Ihza Law Firm Kota Kasablanka ini.

“Demokrasi bukan saja menuntut ketaatan kepada hukum, tetapi juga ketaatan kepada asas-asas moralitas. Tanpa itu, demokrasi hanya akal-akalan dan tipu muslihat semata untuk mengelabui rakyat, ” sambungnya.

Jika terjadi pelanggaran kembali dalam PSU yang kedua, maka terang Yusril, sepenuhnya menjadi kewenangan MK. Bisa saja kata dia, PSU kembali bahkan juga bisa salah satu paslon di diskualifikasi oleh MK.

“Kalau masih terjadi pelanggaran, apakah akan PSU lagi atau salah satu paslon dinyatakan diskualified, semua kami serahkan ke MK, ” kata mantan Menteri Sekretaris Negara di era SBY ini.

Junaidi

Junaidi

Previous Article

Akhmat Saipul Sirait Mantan Anggota DPRD...

Next Article

Paslon ASRI Diterpa Fitnah dan Berita Hoaks...

Related Posts

Peringkat

Profle

Siswandi

Subhan Riyadi

Subhan Riyadi

Postingan Bulan ini: 57

Postingan Tahun ini: 348

Registered: Jan 23, 2021

Aleks Waine

Aleks Waine

Postingan Bulan ini: 20

Postingan Tahun ini: 45

Registered: Feb 26, 2021

Yudi Hutriwinata

Yudi Hutriwinata

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 74

Registered: Mar 31, 2021

Junaidi

Junaidi

Postingan Bulan ini: 8

Postingan Tahun ini: 138

Registered: Jan 24, 2021

Profle

Junaidi

Dandim Nabire: Saya Malu Ada Oknum TNI Yang Terlibat Dalam Masalah Ini
Gerbong Mutasi Pejabat Utama Polres Luwu Utara Kembali Bergulir. Ini Daftar Lengkapnya
Rumahnya Dilalui Pekerjaan Tanggul Sungai Masamba, Warga Lombok Harap Kompensasi
10 Hari Meninggalkan Rumah Sarun Ditemukan MD di Tengah Sawah

Follow Us

Recommended Posts

Masyarakat Tionghoa Labuhanbatu Bantu Warga Kurang Mampu Melalui Kodim 0209/LB
Sutarni Putra Asli Pasaman Peduli Kampung Halaman
Personel Koramil 07/AKB Bantu Perbaiki Jembatan Rambin Yang Putus Di Desa Silumajang Labura
Mobil Patroli Polsek Tuntungan Berada di Lokasi Judi
Lakukan Pungli, Kepala Desa Dianggap Tutup Mata oleh Sekdesnya